Angkot Diwajibkan Berbadan Hukum

Banyuasin – Angkutan kota (angkot) nantinya wajib berbadan hukum. Kewajiban itu, menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin, Ir Supriadi, sesuai dengan UU No 22 Tahun 2009 pasal 139 ayat 4, penyedia jasa angkutan umum wajib berbadan hukum.

Penerbitan UU tersebut ditujukan agar para pemilik angkot meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna transportasi darat.

Banyak diantara para pelaku usaha penyedia jasa angkutan di Kabupaten Banyuasin belum berbadan hukum. Dari 400 angkutan umum yang beroperasi di Bumi Sedulang Setudung baru 25 kendaraan yang terdata telah berbadan hukum, sisanya yang 375 tidak jelas status badan usahanya.

Padahal ada sanksi tegas apabila pelaku usaha tidak melengkapi usahanya dengan berbadan hukum. Apabila para pelaku usaha tidak melengkapi jasa angkutannya dengan berbadan hukum maka UPTD Dispenda Provinsi Sumatera Selatan di Banyuasin akan mengubah plat kendaraan yang sebelumnya kuning (angkutan umum) ke plat hitam atau kendaraan pribadi.

“Berarti kendaraan tersebut tidak lagi dibenarkan menaik dan menurunkan penumpang atau bukan lagi angkutan umum,” Ir Supriadi.

Selain berbadan hukum kewajibanpara pengusaha jasa angkutan antara lain, membayar iuran wajib tahunan sebesar Rp 360 ribu. Tetapi belum banyak yang menunaikan kewajibannya tersebut.

“Masih belum tertibnya awak angkutan umum di Kabupaten Banyuasin membayar iuran wajib ke Dishubkominfo Kabupaten Banyuasin menunjukkan bahwa masih belum terwujudnya kesadaraan pelaku usaha jasa transportasi menunaikan kewajibannya membayar iuran, retribusi dan pajak kendaraannya,” ungkapnya.

Laporan : Evi Farlina